Pesawaran — Pj. Gubernur Lampung Samsudin mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung dalam peningkatan nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Samsudin saat membuka Capacity Building Dan Workshop Pengisian Survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2024 di Marriott Resort Lampung, Jalan Pantai Mutun, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran, Selasa (25/6/2024).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung.
Samsudin mengatakan melalui penerapan ETPD ini dalam rangka untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.
“Saya minta sinergisitas dari semua pihak terkait dan TP2DD Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan nilai Indeks ETPD. Kami juga berupaya untuk mendorong dalam peningkatan digitalisasi pemerintah di daerah khususnya disektor penerimaan daerah,” ujar Samsudin.
Ia menjelaskan Indeks ETPD Pemerintah Provinsi Lampung pada semester II Tahun 2023 sebesar 96,5% dan telah mencapai Kategori Digital.
“Saya harapkan dengan pencapaian ini semua dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” katanya.
Untuk itu, Samsudin meminta beberapa hal untuk menjadi perhatian bagi semua setiap perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya meningkatkan aksesibilitas teknologi dan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dengan terus melakukan sosialisasi serta mengembangkan kerjasama antar instansi untuk memperkuat ekosistem transaksi digital baik sektor pemerintah, swasta dan lembaga keuangan.
“Mari kita berupaya untuk melakukan terobosan dan percepatan dari pendapatan daerah melalui digitalisasi,” katanya.
Samsudin turut mendorong Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menerapkan digitalisasi dalam transaksi keuangan.
“Saya berharap digitalisasi di Lampung ini semua merata dan semua harus sudah siap dengan digitalisasi keuangan. Jangan lupa bayar non tunai setiap transaksi, ayo kita dukung digitalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung melalui sektor pertanian dan perdagangan, salah satunya juga dengan digitalisasi keuangan.
“TP2DD adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah. Mudah-mudahan harapan kami, ini bisa menjadi semakin baik di Provinsi Lampung dan apresiasi atas komitmen Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Junanto.(Rls/Red)
