Lampung Selatan, Pdnewss.com – Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyebutkan wilayahnya menjadi provinsi tercepat dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih se-Indonesia. Hal tersebut, disampaikan Gubernur Lampung saat menghadiri peluncuran pembentukan Kopdes Merah Putih di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda pada Senin (21/7).
“Dan alhamdulillah atas semua capaian itu Provinsi Lampung di tingkat nasional menjadi provinsi tercepat dan penyelesaian Kopdes Merah Putih dengan capaian 100 persen,” kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Kalianda Senin.
Menurutnya, Provinsi Lampung sangat siap dalam pembentukan koperasi tersebut, sebab pihaknya terus melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk percepatan penyelesaian Kopdes Merah Putih.
“Kita sangat siap, kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendorong pembentukan Kopdes Merah Putih. Ini tandanya animo masyarakat, semangat warga di pedesaan cukup tinggi sehingga mereka meyakini Kopdes Merah Putih adalah instrumen bagaimana penguatan ekonomi di desa,” kata dia.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar para pengurus koperasi dapat memberikan kemampuan yang terbaik di bidangnya, serta mengerti kondisi ekonomi di daerahnya masing-masing.
“Saya minta kepada bupati, walikota dan stakeholder terkait untuk bersama sama mendampingi, mendorong, mendukung, koperasi kita dapat berjalan lancar serta mampu bersaing,” ucapnya.
Dirinya menerangkan, untuk di Provinsi Lampung terdapat 2.651 Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk.
“Seluruh desa di Provinsi Lampung telah terbentuk koperasi merah putih. Hampir semua desa sudah bergabung dan tidak ada kendala yang berarti dalam proses pembentukan,” ujarnya,
Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.
Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. (*)
