Pdnewsa.com (TULANG BAWANG) – Penyaluran Dana Publikasi yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024 di 100 tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tuba Barat), menuai sorotan miring dari berbagai pihak dan bahkan disinyalir menimbulkan konflik sosial.
Pasalnya, dana publikasi sebesar Rp12,5 juta per tiyuh itu disebut dikelola oleh pihak APDESI Tulang Bawang Barat. Pihak APDESI kabupaten setempat diduga mengolah progres penyalurannya kepada media massa yang aktif di kabupaten setempat.
Turut campurnya APDESI Tuba Barat mengolah DD publikasi kepada media massa dinilai tidak elok dan tidak etis. Keterlibatan APDESI dalam dana publikasi musti menjadi perhatian Penjabat Bupati dan semua pihak. Apakah hal itu dibenarkan atau tidak dibenarkan, bupati yang berwenang menilai dan meresponnya.
“Kami sebagai salah satu kepala tiyuh juga bingung dan galau, dana publikasi dikumpulkan satu pintu di APDESI, setelah itu disalurkan kepada masing – masing organisasi wartawan yang ada di Tuba Barat,”terang salah satu kepala tiyuh yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Ia juga mengaku galau, ketika sejumlah oknum wartawan datang ke balai tiyuh ataupun ke rumah kepala tiyuh menanyakan serta meminta jatah dana publikasi. Padahal dana publikasi sudah disetorkan di satu pintu. Tapi masih banyak oknum wartawan yang memintanya.
“Banyak kawan – kawan wartawan yang minta bagian dana publikasi. Kami bingung dan mumet. Karena dana publikasi sebesar Rp12,5 juta sudah kami setorkan di satu pintu. Semua wartawan adalah kawan, jadi kami bingung dan pusing juga,”keluhnya.
Terpisah, salah satu Ketua Forum Kepala Tiyuh di Tulang Bawang Barat yang enggan namanya disiarkan dengan tegas mengaku bahwa banyak kepala tiyuh yang merasakan tidak nyaman dengan kebijakan penyaluran dana publikasi lewat satu pintu.
“Kalau saya pribadi dan kawan-kawan kepala tiyuh menginginkan penyaluran dana publikasi lewat masing – masing tiyuh. Kami punya banyak kawan media yang musti diperhatikan lewat dana publikasi. Dana publikasi adalah bagian dari pendapatan tahunan kemitraan dengan pemerintahan kampung,”tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak APDESI Tulang Bawang Barat maupun organisasi wartawan setempat yang mengolah dan mengatur penyaluran dana publikasi tersebut. Tim Media ini akan segera melakukan penelusuran dan konfirmasi mendalam kepada pihak – pihak terkait. (*)
APDESI Tuba Barat Diduga “Ngolah” Dana Publikasi DD di 100 Tiyuh
TULANG BAWANG – Penyaluran Dana Publikasi yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024 di 100 tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tuba Barat), menuai sorotan miring dari berbagai pihak dan bahkan disinyalir menimbulkan konflik sosial.
Pasalnya, dana publikasi sebesar Rp12,5 juta per tiyuh itu disebut dikelola oleh pihak APDESI Tulang Bawang Barat. Pihak APDESI kabupaten setempat diduga mengolah progres penyalurannya kepada media massa yang aktif di kabupaten setempat.
Turut campurnya APDESI Tuba Barat mengolah DD publikasi kepada media massa dinilai tidak elok dan tidak etis. Keterlibatan APDESI dalam dana publikasi musti menjadi perhatian Penjabat Bupati dan semua pihak. Apakah hal itu dibenarkan atau tidak dibenarkan, bupati yang berwenang menilai dan meresponnya.
“Kami sebagai salah satu kepala tiyuh juga bingung dan galau, dana publikasi dikumpulkan satu pintu di APDESI, setelah itu disalurkan kepada masing – masing organisasi wartawan yang ada di Tuba Barat,”terang salah satu kepala tiyuh yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Ia juga mengaku galau, ketika sejumlah oknum wartawan datang ke balai tiyuh ataupun ke rumah kepala tiyuh menanyakan serta meminta jatah dana publikasi. Padahal dana publikasi sudah disetorkan di satu pintu. Tapi masih banyak oknum wartawan yang memintanya.
“Banyak kawan – kawan wartawan yang minta bagian dana publikasi. Kami bingung dan mumet. Karena dana publikasi sebesar Rp12,5 juta sudah kami setorkan di satu pintu. Semua wartawan adalah kawan, jadi kami bingung dan pusing juga,”keluhnya.
Terpisah, salah satu Ketua Forum Kepala Tiyuh di Tulang Bawang Barat yang enggan namanya disiarkan dengan tegas mengaku bahwa banyak kepala tiyuh yang merasakan tidak nyaman dengan kebijakan penyaluran dana publikasi lewat satu pintu.
“Kalau saya pribadi dan kawan-kawan kepala tiyuh menginginkan penyaluran dana publikasi lewat masing – masing tiyuh. Kami punya banyak kawan media yang musti diperhatikan lewat dana publikasi. Dana publikasi adalah bagian dari pendapatan tahunan kemitraan dengan pemerintahan kampung,”tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak APDESI Tulang Bawang Barat maupun organisasi wartawan setempat yang mengolah dan mengatur penyaluran dana publikasi tersebut. Tim Media ini akan segera melakukan penelusuran dan konfirmasi mendalam kepada pihak – pihak terkait. (Ded/Tim)
