Bandar Lampung, Kulintang.id – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, M. Firsada membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Upaya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2025, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai demokrasi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dan sesuai dengan misi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Adanya IDI sangat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan demokrasi ke depannya,” ujar Firsada.
Pembangunan politik memiliki nilai yang sama dengan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Politik yang stabil dan sehat menjadi prasyarat kondisi kondusif bagi pembangunan dan lahirnya kebijakan berkualitas.
Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam meningkatkan Indeks Demokrasi.
Firsada menyampaikan bahwa Indonesia memiliki Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai satu-satunya ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kehidupan berdemokrasi di setiap provinsi.
Aspek penyusunan IDI terdiri dari tiga hal yaitu Kebebasan (7 Indikator, Kesetaraan (7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).
“Kita berusaha menjaga tiga variabel ini, agar tidak turun. Untuk itu, semua pihak harus saling bersinergi untuk menjaganya,” ujar Firsada.
Ia berharap semua pihak dapat bersinergi dan mendukung peningkatan capaian IDI. Selain pemerintah, unsur masyarakat seperti akademisi, aktivis, partai politik, dan pekerja media turut terlibat dalam upaya peningkatan nilai IDI, berkontribusi sesuai peran masing-masing.
“Kalau angka IDI kita masih 78, 32 atau dibawah, berarti tidak ada kemajuan. Untuk itu, Mari kita jaga dan tingkatkan variabel tersebut, sehingga ada kemajuan,” ujarnya.
Diskusi terfokus ini diharapkan dapat menghasilkan saran intervensi yang tepat untuk setiap indikator yang dinilai masih lemah.
Partisipasi dan informasi program dari berbagai lembaga, instansi, maupun perangkat daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan perolehan nilai pada indikator demokrasi untuk Provinsi Lampung. (*)
