BANDAR LAMPUNG, Pdnewss.com — Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia menggelar Forum Komunikasi MBG: Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis di Balai Keratun, Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Kegiatan diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Satgas MBG, dan Satgas Stunting dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang wajib disukseskan bersama. Menurutnya, program ini telah membawa dampak besar bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
“Program MBG ini harus berhasil dan tidak ada kata mundur. Program ini membuat anak-anak semakin semangat bersekolah. Dulu, sekitar 40–50 persen siswa berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sehingga sulit berkonsentrasi. Sekarang, jutaan siswa mendapatkan gizi seimbang, dengan protein dan karbohidrat yang cukup,” ujar Marroli.
Marroli menambahkan, pemerintah telah menyediakan jutaan hingga miliaran piring makanan bergizi bagi siswa di seluruh Indonesia atas arahan Presiden. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga para orang tua yang kini lebih tenang karena kebutuhan gizi anaknya terpenuhi.
Dalam kesempatan itu, Marroli juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik dalam menghadapi isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, tantangan komunikasi di era digital membutuhkan pendekatan adaptif dan kolaboratif antarinstansi pemerintah.
“Dalam komunikasi publik, informasi negatif memang cepat menyebar, tapi informasi positif punya daya jangkau lebih luas jika relevan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pesan positif soal MBG harus terus digaungkan, tidak hanya di media sosial tapi juga di ruang-ruang percakapan masyarakat seperti grup WhatsApp,” katanya.
Marroli menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan panduan komunikasi publik agar seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki keselarasan dalam menyampaikan pesan terkait program strategis nasional. Panduan itu diharapkan membantu pemerintah menangani isu krisis dengan cepat, tepat, dan menenangkan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini di Lampung. Ia menyebut kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik di daerah.
“Kami berterima kasih karena Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan ini. Forum ini mempertemukan dinas kominfo, satgas MBG, dan satgas stunting dari seluruh kabupaten/kota, baik secara luring maupun daring. Ini kesempatan bagus untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya bergantung pada penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan meramu pesan agar kredibel, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya kehadiran pejabat publik dalam memberi informasi resmi saat terjadi krisis, seperti bencana atau pandemi, guna mencegah munculnya spekulasi di ruang publik.
“Pesan dari pemerintah harus kuat, kredibel, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Media komunikasi bisa beragam, tapi esensinya satu: menenangkan publik dan memastikan manfaat program nasional benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ganjar.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel bersama dua narasumber, yakni praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho dan praktisi kehumasan Fardila Astari, dengan moderator Muhammad Aprizal Arsyita, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan strategi komunikasi MBG di daerah, agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif dan program nasional ini dapat terus berjalan dengan dukungan publik yang luas. (*)
