Lampung Selatan, Pdnewss.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, guna menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintah sekaligus pemantauan langsung kondisi harga di pasar tradisional.
Pada Senin (16/3/2026), Pemkab Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat tersebut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan dari ruang Kepala Bagian Perekonomian, kantor bupati setempat.
Dalam pemaparan pada rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi pada Maret tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen, sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2026 hingga Februari berada di angka 0,68 persen.
Menurut Ateng, kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, terutama pada periode Ramadan.
“Beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, serta sejumlah bahan pangan lainnya,” ujar Ateng.
Selain itu, dari kelompok non-makanan, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan dan sigaret kretek.
Berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua Maret, tercatat 25 provinsi mengalami kenaikan harga, sementara 13 provinsi lainnya mengalami penurunan.
Kenaikan harga tertinggi terjadi di Jakarta dengan angka mencapai 2,85 persen, dengan komoditas yang paling banyak mengalami kenaikan antara lain cabai rawit, daging sapi, telur ayam ras, serta daging ayam ras.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi harga komoditas di pasar.
“Kita harus turun ke pasar untuk mengecek kembali harga-harga yang ada. Bandingkan dengan daerah tetangga. Jika di daerah lain tidak mengalami kenaikan, maka harus segera dicek penyebabnya,” ujar Tomsi.
Berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua Maret, tercatat 25 provinsi mengalami kenaikan harga, sementara 13 provinsi lainnya mengalami penurunan.
Kenaikan harga tertinggi terjadi di Jakarta dengan angka mencapai 2,85 persen, dengan komoditas yang paling banyak mengalami kenaikan antara lain cabai rawit, daging sapi, telur ayam ras, serta daging ayam ras.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi harga komoditas di pasar.
“Kita harus turun ke pasar untuk mengecek kembali harga-harga yang ada. Bandingkan dengan daerah tetangga. Jika di daerah lain tidak mengalami kenaikan, maka harus segera dicek penyebabnya,” ujar Tomsi. (Rls/Red)
